PURWOKERTO — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah di Pendopo Si Panji, Banyumas. Aksi pada Selasa 20 Oktober 2026 yang mengusung tajuk “Ekonomi Dikebiri, Aparat Diberi Kursi, Eksekutif Tidak Berkompetensi” ini digelar bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Para peserta aksi telah berkumpul sejak pukul 13.00 WIB di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) untuk melakukan pemetaan skema dan pengarahan perangkat aksi. Rombongan massa aksi yang diperkirakan berjumlah sekitar 300 orang kemudian mulai bergerak menuju lokasi unjuk rasa pada pukul 15.00 WIB.
Di lokasi aksi, massa sempat bersinggungan dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Massa aksi akhirnya berhasil mendongkrak masuk melewati pagar barisan pengamanan Polri hingga menerobos masuk ke dalam area Pendopo Si Panji.
Koordinator Lapangan Aksi dari Amnesty International Chapter Unsoed, Arga, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilainya tidak memiliki kompetensi dalam merespons tuntutan masyarakat. Meskipun massa berhasil masuk dan berdialog, hasil audiensi dengan perwakilan yang hadir belum memenuhi harapan.
Arga menegaskan bahwa aksi ini membawa delapan poin tuntutan, salah satunya mendesak penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan.
“Karena inkompetensi pemerintah daerah hari ini, maka tuntutannya tidak bisa direalisasikan. Dan bahkan sekedar pernyataan sikap daerah kami mereka tidak mampu melakukan hal itu,” ujarnya.
Sikap kritis juga disampaikan oleh Koordinator Pusat BEM Banyumas Raya, Azza Febra Pramudika, yang menegaskan fokus gerakan di tingkat daerah. Pihaknya sengaja menahan massa untuk tidak berangkat ke Jakarta agar dapat mendesak pemerintah daerah Banyumas terlebih dahulu.
“Aksi ke Jakarta masuk dalam rencana tahap selanjutnya setelah gerakan di daerah selesai dibenahi dan siap dikoneksikan dengan gerakan nasional,” tambah Azza.
Azza mengungkapkan kekecewaannya lantaran tidak dapat menemui objek politik utama yang dituju saat audiensi berlangsung. Ia mendesak Rezim Prabowo-Gibran, untuk segera menjadikan bencana Karhutla di Kalimantan sebagai status bencana nasional.
“Jadi kita pengen sama-sama, kita mendesak Rezim Prabowo Gibran, untuk segera menjadikan bencana di Karhutla ini, dijadikan status bencana nasional. Hanya itu sebetulnya. Cuman kan tadi kita nggak menemukan objek politik,” terangnya.
Selain menyuarakan isu Karhutla, massa aksi juga menyoroti berbagai persoalan lain seperti pemulihan krisis ekonomi, proyek strategis nasional, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu masa aksi, Rian menyoroti proyek strategis nasional MBG.
“Secara teori, memang MBG untuk mengurangi angka stunting, perbaikan gizi untuk balita, ibu hamil, dan lainnya. Tapi kan kita lihat hari ini, dalam praktiknya tidak mencerminkan teori-teori tersebut,” ujar Rian.
Ketidakhadiran Bupati Banyumas, Sadewo, menjadi sorotan utama massa aksi. Massa hanya ditemui oleh perwakilan DPRD Banyumas setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama.
Atas ketidakhadiran kepala daerah dan tidak diakomodasinya tuntutan yang diajukan, massa menyatakan kekecewaan mendalam terhadap jajaran pemerintah daerah. Para koordinator aksi menegaskan akan terus mengawal isu tersebut serta tidak menampik kemungkinan digelarnya aksi lanjutan.
