PURWOKERTO,– Pemerintah Kabupaten Banyumas merumuskan lima poin utama rencana kerja untuk periode 2027. Keputusan ini dipaparkan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono saat meresmikan Musrenbang RKPD 2027 di Balai Si Panji, Senin (16/3).
Sadewo menjabarkan, fokus utama meliputi penyediaan layanan primer serta pemenuhan kebutuhan warga. Di sisi lain, instansi terkait membidik penguatan kapasitas talenta lokal serta optimalisasi kekayaan daerah demi memacu grafik ekonomi yang merata dan konsisten.
Target lainnya ialah memantapkan efisiensi birokrasi dalam mengeksekusi beragam isu krusial wilayah. Pihak eksekutif pun menyoroti akselerasi sarana prasarana guna menopang perluasan kawasan serta geliat finansial daerah.
“RKPD edisi 2027 adalah wujud operasional tahun kedua visi jangka menengah Banyumas 2025–2029. Dokumen itu dirancang dengan cita-cita besar yaitu membangun Banyumas yang Produktif, Adil, dan Makmur,” ujar Bupati Sadewo.
Beliau menyebut Musrenbang ialah instrumen vital dalam siklus penyusunan strategi daerah. Wadah ini dipakai buat menyelaraskan ekspektasi publik dengan skema serta prioritas kerja pihak otoritas setempat.
“Saya mengundang tiap elemen warga, pelaku bisnis, pakar, pers, hingga komunitas sipil untuk ikut andil dalam menyokong kemajuan wilayah. Lewat sinergi yang solid, kita bisa memacu perkembangan di pelbagai bidang,” tuturnya.
Pada desain tahun 2027, pemerintah mengusung tajuk pembangunan tertentu. Narasi tersebut menitikberatkan layanan dasar, peningkatan mutu daya saing individu, serta ketepatan fungsi lembaga sebagai basis ekonomi yang inklusif.
Bukan itu saja, Pemkab Banyumas terus memacu eksekusi agenda primer bupati yang populer disebut program Trilas. Skema ini difokuskan untuk memicu kemakmuran warga secara cepat lewat penguatan lini-lini strategis lokal.
“Program Trilas ialah taktik pembangunan yang mengutamakan percepatan taraf hidup masyarakat melalui penguatan sektor-sektor kunci di level kabupaten,” tambahnya.
Sadewo memahami bahwa anggaran daerah punya batasan di tengah lonjakan aspirasi pembangunan warga. Maka dari itu, sangat krusial adanya keselarasan antara rencana kabupaten dengan kebijakan level provinsi maupun nasional.
“Berkat beragam strategi yang berjalan, pada tahun 2025 Banyumas sukses meraup dana luar APBD senilai total di atas 294 miliar rupiah, yang berasal dari kas Provinsi, Pusat, CSR swasta, hingga institusi Non-Pemerintah,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Banyumas Agus Priyanggodo menyodorkan poin-poin gagasan legislatif dalam rapat tersebut. Aspirasi itu dihimpun dari agenda serap aspirasi yang dilaksanakan para legislator di tiap wilayah pemilihan.
“Lembaga legislatif memegang peran konstitusi melalui instrumen pokok pikiran dewan. Gagasan ini diekstraksi dari kegiatan reses yang kami jalankan secara rutin ke masyarakat,” jelasnya.
Agus menandai sejumlah isu yang jadi atensi dewan seperti kemiskinan, fasilitas jalan, jembatan, serta irigasi. Termasuk pula problem pengangguran, siswa putus sekolah, hingga tingginya rasio kematian ibu dan bayi.
“Perumusan RKPD Banyumas Tahun 2027 mestinya benar-benar berdasar pada spirit kerja sama serta keyakinan kuat walau di tengah kondisi efisiensi fiskal,” tegasnya.
Kepala Bapperida Banyumas Dedy Noerhasan menimpali bahwa Musrenbang RKPD ialah ajang krusial dalam menyusun draf pembangunan. Fase ini ditempuh secara kolektif dengan mengajak semua pemangku kepentingan daerah.
“Agenda ini bertujuan memaparkan arah garis kebijakan Banyumas 2027 kepada seluruh pihak, memadukan fokus daerah dengan instruksi pemerintah provinsi serta pemerintah pusat,” terangnya.
Ia menilai forum ini pun menjadi sarana untuk menjaring opini dari pelbagai lini. Output-nya diproyeksikan mampu mematangkan draf RKPD sekaligus mempererat kemitraan dalam membangun daerah tersebut.
“Serta mengokohkan harmoni dan kerja sama tiap pemangku kepentingan guna menaikkan derajat kesejahteraan warga di Kabupaten Banyumas,” tutupnya.
*Diolah dari berbagai sumber
