Lagi-lagi Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut kebiasaan masyarakat mengonsumsi kopi hingga gorengan dapat memicu penebangan hutan atau deforestasi. Dia mengatakan hutan-hutan yang ada bisa beralih fungsi menjadi kebun kopi hingga kelapa sawit.

Pernyataan itu terdengar canggih, tapi logikanya rapuh. Menyalahkan kebiasaan ngopi dan makan gorengan sebagai pemicu deforestasi adalah cara malas membaca persoalan struktural. Ini seperti mengatakan hujan penyebab banjir, sambil menutup mata pada saluran air yang sengaja ditutup penguasa. Publik menangkap ini sebagai pengalihan isu: dari kebijakan tata ruang dan izin konsesi, dialihkan ke lidah rakyat kecil.

Secara observasional, masyarakat tahu betul: hutan tidak tumbang karena warung kopi di sudut kampung. Hutan tumbang karena surat izin, karena relasi kuasa, karena korporasi yang dilindungi negara. Ketika kopi dan sawit diproduksi dalam skala industri, itu bukan lagi soal selera rakyat, tapi soal kerakusan sistem. Maka menyederhanakan tragedi ekologis menjadi kebiasaan konsumsi harian adalah kekeliruan kategoris.

Di sini kita melihat sesat pikir klasik: false cause. Seolah-olah ada garis lurus dari gorengan ke gergaji mesin. Analoginya begini: kalau banyak orang membaca buku lalu terjadi kemacetan, apakah buku penyebab macet? Tidak. Yang macet adalah jalan dan tata kelolanya. Dalam kasus ini, yang rusak bukan kebiasaan minum kopi, tapi kebijakan yang membiarkan hutan diperlakukan sebagai komoditas tanpa etika.

Sentimen publik membaca pernyataan ini sebagai bentuk moralizing—menggurui rakyat sambil membebaskan elite dari tanggung jawab. Rakyat disuruh merasa bersalah karena secangkir kopi, sementara ribuan hektare hutan dilepas lewat meja rapat. Ini logika terbalik: korban diminta introspeksi, pelaku diberi legitimasi. Negara mestinya mengoreksi sistem produksi, bukan selera konsumsi.

Pada akhirnya, pernyataan semacam ini tidak menyelesaikan masalah, malah memperkeruh nalar publik. Ia mengaburkan relasi sebab-akibat yang sebenarnya. Kalau semua bisa disalahkan pada kebiasaan rakyat, maka kekuasaan tak perlu bertanggung jawab. Dan di situlah bahayanya: ketika logika dipelintir, kebijakan bisa lolos tanpa kritik, sementara hutan tetap tumbang—bukan karena kopi, tapi karena kuasa tanpa akal sehat.