BANYUMAS, – Ketua Serikat Taman Pustaka Muhammadiyah, David Efendi, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI oleh pemerintah. David secara lantang menyebut pemotongan ini sebagai bentuk “literasisida”-sebuah kejahatan terstruktur terhadap pengetahuan dan peradaban literasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan David di sela-sela jeda acara Festival Literasi Muhammadiyah yang berlangsung di Gedung Auditorium Ukhuwah Islamiyah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu siang (18/6/2026).
Tanggapan ketat ini merespons kabar mengenai pemangkasan drastis anggaran Perpusnas, yang berdampak langsung pada dihentikannya program distribusi dan hibah buku gratis kepada masyarakat, komunitas, serta perpustakaan-perpustakaan di daerah.
Menurut David, indikasi pelemahan gerakan literasi ini sebenarnya sudah ia tengarai sejak awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan oleh rezim pemerintahan saat ini. Ia menilai kebijakan memotong anggaran edukasi demi program lain mencerminkan kekeliruan skala prioritas.
“Saya mengakui itu sebuah kejahatan terhadap pengetahuan, sebuah pengkhianatan terhadap pendiri bangsa, cerdik pandai yang membangun bangsa ini dengan kekuatan literasi,” ujar David dengan nada masygul saat diwawancarai, Sabtu (18/6).
David kemudian merefleksikan sejarah panjang bangsa, di mana para presiden terdahulu meletakkan literasi sebagai fondasi utama. Bung Karno, misalnya, mewajibkan program penanggulangan buta huruf, yang kemudian estafetnya dilanjutkan oleh Soeharto melalui gerakan memasyarakatkan buku. Bagi David, ada urgensi historis untuk menyambungkan penanggulangan buta huruf sebagai motor penggerak bangsa agar bisa melangkah maju.
Sentilan untuk Muhammadiyah dan Pemerintah
Tidak hanya mengkritik pemerintah, David juga memberikan catatan reflektif bagi internal Muhammadiyah. Ia mengingatkan bahwa Muhammadiyah sejak tahun 1920 telah melahirkan Biblioteka (perpustakaan), yang menjadi embrio penting dalam pasang surutnya gerakan literasi nasional.
“Kalau Muhammadiyah surut ke belakang, tidak mengelola literasi dengan baik, terjebak pada pembangunan infrastruktur yang luar biasa; sekolahnya unggul dalam konteks bangunan tetapi perpustakaannya sepi, tidak ada buku yang menarik, tidak menghasilkan penulis yang bisa menjadi referensi publik, itu keliru,” tegasnya.
Namun, kritik paling tajam tetap ia arahkan pada kebijakan anggaran nasional. Ia menyindir orientasi belanja pemerintah yang dinilai bias fasilitas fisik ketimbang investasi intelektual manusia.
“Kembali kepada rezim pemerintahan yang lebih mementingkan ompreng dan kipas angin daripada belanja buku dan memperkuat bangunan literasi kita,” sentilnya.
Alasan untuk ‘Tidak Berbuat Apa-Apa’
Sebelum adanya pemotongan anggaran ini pun, David menyebut kondisi pengelolaan literasi dari tingkat nasional hingga daerah sebenarnya sudah dalam kondisi “gelagapan” dan seolah mentok kehabisan ide. Pemotongan anggaran ini dinilai hanya akan memperparah keadaan dan memberikan legitimasi bagi kemalasan birokrasi.
Ia mengungkapkan bahwa tendensi tersebut sudah mulai dirasakan di lapangan. Berdasarkan obrolan dengan beberapa kepala perpustakaan di daerah, isinya kini hanya berupa keluhan.
“Artinya apa? Dengan efisiensi (pemotongan) itu, kayak membenarkan kalimat: ‘Saya enggak bisa memajukan perpustakaan ini, saya enggak bisa menolong komunitas-komunitas yang membutuhkan fasilitas untuk latihan atau untuk menambah koleksi dengan hibah buku’, dan sebagainya,” jelas David.
Secara filosofis, David menyebut jika ada istilah bibliosida (pembunuhan/penghancuran buku), maka kebijakan pemerintah saat ini layak disebut sebagai literasisida -pembunuhan sistematis terhadap budaya membaca dan literasi masyarakat.
“Jadi menurut saya ini kejahatan. Kalau ada istilah bibliosida, ya ini literasisida. Ini kejahatan terhadap literasi dan harus kita lawan,” pungkasnya menyudahi wawancara.
