Akhir-akhir ini kita hidup di zaman yang efisien, setidaknya di atas kertas. Setiap ada masalah, jawabannya hampir selalu sama: kirim tentara.
Produksi beras turun? Kirim tentara.
SPPG dekat kandang babi bikin ribut? Kirim tentara.
Koperasi jalan di tempat? Kirim tentara.
Prestasi olahraga seret? Bentuk batalion olahraga, kirim tentara.
Kalau besok hujan deras dan jemuran nggak kering, mungkin solusinya tinggal satu: kirim tentara bawa hair dryer.
Tentara pelan-pelan diposisikan sebagai alat serba guna. Bukan hanya pertahanan negara, tapi juga pertahanan logika kebijakan. Ketika kementerian bingung, lembaga sipil lamban, dan koordinasi macet, solusi instan muncul: serahkan ke militer.
Cepat, tegas, rapi, dan—yang paling penting—tidak ribet mikir.
Dari Keamanan ke Segala Urusan
Masalahnya bukan pada tentaranya. Justru tentara bekerja dengan disiplin, jelas, dan terukur—karena memang dilatih untuk itu. Masalahnya ada pada cara berpikir pengambil kebijakan.
Ketika semua urusan sipil diserahkan ke militer, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya: ketidakpercayaan pada sistem sipil itu sendiri.
Alih-alih memperbaiki manajemen pangan, diperkuatkan riset pertanian, atau dibenahi tata kelola olahraga, yang dilakukan adalah memindahkan masalah. Bukan diselesaikan, tapi dimasukkan ke institusi yang dianggap “pasti beres”.
Ini seperti rumah bocor. Bukannya memperbaiki atap, pemilik rumah malah menyuruh satpam berdiri di bawah bocoran sambil membawa ember. Airnya masih jatuh, tapi setidaknya terlihat sibuk.
Shortcut Itu Tanda Gagal Nalar
Di sinilah masalah utamanya: shortcut “kirim tentara” bukan solusi, tapi tanda kegagalan nalar kebijakan.
Negara modern bekerja dengan spesialisasi. Pertanian diselesaikan oleh ahli pertanian. Olahraga dibina oleh ekosistem olahraga. Koperasi maju karena regulasi dan kepercayaan, bukan baris-berbaris.
Ketika tentara dijadikan jawaban atas semua hal, itu menandakan negara kehabisan imajinasi sipil. Keputusan cepat memang tampak efektif, tapi efek jangka panjangnya berbahaya: melemahkan institusi yang seharusnya dibenahi.
Dan yang paling ironis, tentara justru dibebani tugas yang bukan mandat utamanya. Dari jaga kedaulatan negara, kini ikut mengurusi urusan yang bahkan tidak ada di silabus akademi militer.
Kalau semua bisa diselesaikan dengan kirim tentara, pertanyaannya sederhana: kita masih butuh kebijakan, atau cukup komandan?
Negara yang sehat bukan negara yang paling cepat mengerahkan pasukan, melainkan yang paling mampu berpikir jernih sebelum mengambil jalan pintas.
Karena shortcut boleh dipakai di keyboard, tapi kalau dipakai terus dalam kebijakan publik, yang muncul bukan efisiensi—melainkan kebingungan yang dilembagakan.
Dan ya, prestasi olahraga memang penting. Tapi jangan-jangan yang benar-benar butuh dilatih bukan atletnya, melainkan cara berpikir kita sendiri.
